DeMalang.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berencana memanfaatkan rumah susun sewa (rusunawa) untuk guru di Tlogowaru menjadi gedung Sekolah Rakyat. Sejumlah tahapan telah dilakukan untuk realisasi program tersebut.
Rusunawa guru di Tlogowaru dibangun pada 2016 silam oleh Kementerian Perumahan Rakyat dengan anggaran sekitar Rp 8 miliar dari APBD berkapasitas 96 unit kamar. Tapi sejak itu pula rusunawa tersebut belum pernah difungsikan.
Pemerintah Kota Malang kemudian menyodorkan rusunawa guru itu untuk digunakan sebagai Sekolah Rakyat. Tim Kementerian Sosial telah meninjau lokasi tersebut dan besar kemungkinan disetujui dan segera ada pembenahan ringan.
“Iya, insya allah betul gedung Sekolah Rakyat memanfaatkan rusunawa itu,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Malang, Donny Sandito, kemarin.
Dalam proses persiapan Sekolah Rakyat itu, Dinsos kebagian tugas verifikasi calon siswa. Data awal, kurang lebih ada 7.400 anak yang akan diverifikasi. Data yang dipakai mengacu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) baik untuk desil 1 maupun desil 2.
Proses verifikasi melibatkan petugas Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos dengan sistem tatap muka. Dengan begitu, petugas bakal datang langsung satu per satu menemui calon siswa Sekolah Rakyat. “Jadi ada wawancara langsung,” ujar Donny.
Tapi data tersebut akan disinkronkan dengan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kota Malang. Mekanisme itu bertujuan agar lebih akurat dan meminimalisir potensi kekeliruan data.
“Proses verifikasi masih berjalan karena data baru masuk ke kami sekitar tiga minggu lalu,” tutur Donny.
Pemerntah Kota Malang telah menyampaikan progres kesiapan Sekolah Rakyat dalam rapat koordinasi Desk Sekolah Rakyat Kementerian Sosial pada Selasa, 22 April 2025 kemarin. Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso hadir dalam paparan itu.
“Sejumlah tahapan sudah kami lalui seperti identifikasi lokasi bangunan Sekolah Rakyat. Termasuk verifikasi calon peserta didiknya,” kata Erik.
Dia menjelaskan, rusunawa guru berada di atas lahan seluas 8 ribu meter persegi. Ada kamar kosong yang bakal dimanfaatkan menjadi ruang kelas. Erik mengeklaim sarana prasarana juga sudah tersedia seperti laboratorium dan fasilitas olahraga.
“Ada tempat huni yang bisa difungsikan sebagai asrama siswa. Secara umum hanya butuh renovasi ringan,” ujar dia.
Rencana reovasi gedung itu masuk dalam kegiatan Disdikbud Kota Malang. Pada akhir tahun lalu Disdikbud menyebut renovasi ringan bakal membutuhkan anggaran sekitar Rp 1 miliar. Namun belum bisa dipastikan apakah bersumber dari APBN Pemerintah Pusat atau APBD Kota Malang. ZAINUL ARIFIN